InfoSAWIT JAWA, BALI – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) ke depan, dianggap perlu memperkuat internal organisasi dengan adanya pusat kajian kebijakan sawit. Harapannya, GAPKI dapat memberikan advokasi non litigasi tentang berbagai isu terkemuka, seperti biodiesel, harga acuan migor, DMO, diplomasi minyak sawit, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sebagainya.
“GAPKI harus menjadi lokomotif pembangunan sawit berkelanjutan Indonesia,” menurut sumber terpercaya InfoSAWIT Jawa, Kamis (9/3/2023) di Bali.
Lebih lanjut, adanya kegiatan ini dapat direpresentasikan melalui keberadaan Budget program kerja ke depan. “Mesti fokus pada riset, diseminasi informasi dan advokasi anggota,” paparnya.
Lebih jauh, GAPKI juga harus merubah rule of engagement, dengan merangkul semua stakeholders demi penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan diplomasi aktif mengenai sawit berkelanjutan di luar negeri. “Pembentukan tim GAPKI sebagai green lobbys dibutuhkan demi minyak sawit dunia,” tandas dia. (T1)
